Husaimi Hamidi : Target visi misi Provinsi Riau 2020 Pemerintah Harus Anggarkan

Target visi misi Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis pada tahun 2020 mendatang hingga saat ini belum ada perkembangan. Hal itu juga disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, dalam penganggarannya.

Kalau kita lihat sekarang, untuk menuju visi 2020, banyak yangmelenceng. Bagaiaman mau mencapainya, sementara visi tersebut tak pernah
diperhatikan, kata Husaimi anggota DPRD provinsi Riau Kamis (05/11/2015)

Lebihlanjut dikatakannya, pemerintahan daerah seharusnya lebih menunjukan indentitas atau jati diri untuk meningkatkan hal itu. Harusnya ditunjukkan identitas kita dulu. Misalnya di bandara,terminal, hotel, dan lainnya harus menunjukkan identitas melayu, demikian juga cara berbusana, kulinernya, itu harus menunjukkan cirri khas melayu, jelasnya

Dikatakan Hamidi, ke depannya harus dianganggarkan untuk pencapaian visi Riau di 2020 tersebut. Karena menurutnya tanpa dianggarkan maksud dan tujuan itu tidak akan tercapai tepat waktu.

Ke depan pemerintah harus memilikirkan bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, terutama dengan penganggaran, untuk menunjang tercapainya visi tersebut, tutupnya.

Read More

Husaimi Hamidi: Pemerintah Harus Anggarkan Untuk Visi Riau 2020

PEKANBARU - Target visi misi Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis pada tahun 2020 mendatang hingga saat ini belum ada perkembangan. Hal itu juga disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, dalam penganggarannya.

Kalau kita lihat sekarang, untuk menuju visi 2020, banyak yangmelenceng. Bagaiaman mau mencapainya, sementara visi tersebut tak pernah diperhatikan, kata Husaimi anggota DPRD provinsi Riau Kamis (05/11/2015)

Lebihlanjut dikatakannya, pemerintahan daerah seharusnya lebih menunjukan indentitas atau jati diri untuk meningkatkan hal itu.

Harusnya ditunjukkan identitas kita dulu. Misalnya di bandara,terminal, hotel, dan lainnya harus menunjukkan identitas melayu, demikian juga cara berbusana, kulinernya, itu harus menunjukkan cirri khas melayu, jelasnya

Dikatakan Hamidi, ke depannya harus dianganggarkan untuk pencapaian visi Riau di 2020 tersebut. Karena menurutnya tanpa dianggarkan maksud dan tujuan itu tidak akan tercapai tepat waktu.

Ke depan pemerintah harus memilikirkan bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, terutama dengan penganggaran, untuk menunjang tercapainya visi tersebut, tutupnya.

Sumber : RIAUPOS.CO

Read More

Husaimi Hamidi: OJK Pastikan 23 November 2015 Gedung BRK Dilaunching

PEKANBARU - Dua tahun lebih Gedung Bank Riau Kepri (BRK) selesai dibangun, Otoritas Jasa Keuangan memastikan 23 Novemver 2015 mendatang gedung ini akan dilaunching.

"Launcing gedung baru tersebut sudah dipastikan oleh OJk pada tanggal 23 November nanti," ujar Husaimi Hamidi Anggota Komisi C DPRD Riau sembari menyebutkan OJK sudah memastikan konsisten pernyataanya tersebut.



"Pihak BRK pelaksana launching tersebut, Plt Gubernur sudah dipastikan hadir," katanya.

Namun, kata Hamidi, sebelum launching DPRD Riau  akan melakukan hearing dengan BRK atau bahkan  OJK.

Hamidi berharap tidak ada penundaan lagi dalam launching gedung tersebut. Karena jika tertunda lagi, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak percayaan masarakat terhadap instasi yang berkaitan dengan persoalan ini.

"Jangan sampai diundur lagi, malu kita pada masyarakat. Seharusnya kita bangga dengan adanya gedung BRK yang menjadi icon Provinsi Riau," tutupnya.

Sumber : RIAUPOS.CO

Read More

Satuan Kerja Harus Faham Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah, Surya Arfan: Bimtek Jangan Dianggap Sekadar Kegiatan Seremonial

BAGANSIAPIAPI, POTRETNEWS.com - Barang milik daerah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.Karena aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa investasi di masa lalu dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, Rohil Drs H Surya Arfan MSi mengatakan hal itu dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah di Gedung Serbaguna, Rabu (4/11/2015). 

Surya Arfan menyebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan daerah di lingkungan Pemkab Rohil. Bimbingan teknis peraturan penatausahaan milik daerah menggunakan barang milik daerah di lingkungan Pemkab Rohil. 

Menurut plt sekda, pemkab merupakan pemegang kekuasaan barang milik daerah, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna barang masing-masing SKPD, bertanggung jawab mewujudkan good governance dan clean government, sehingga harus memahami hal teknis mulai proses perencanaan kebutuhan dan anggaran dan pengadaan. 

Kemudian harus faham, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharan, penilaian pengahapusan, pemindah tanganan barang milik daerah, pemusnahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sebagian besar merupakan wewenang dan tanggung jawab para kepala SKPD selaku pengguna barang, sehingga ke depan perbaikan manajemen pengelolaan aset daerah menjadi tertib, akuntable dan transparan. 

 Sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah guna memaksimalkan penggunaan potensi aset yang selama ini belum dikelola secara optimal. Untuk itu plt sekda mengharapkan agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga dapat mendukung dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 

 ”Saya mengharapkan kegiatan ini jangan dianggap seremonial saja, kegiatan ini sangat penting bagi peserta pelatihan. Mudah-mudahan perta pelatihan faham tentang cara mengelola barang milik daerah Rohil,” kata dia. Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten IV Setdakab Dahniar, Anggota DPRD Rohil H Tatang Hartono, seluruh SKPD, camat dan peserta pelatihan dari seluruh instasi Pemkab Rohil.

Read More

Komisi C DPRD Riau Pertanyakan Rekomendasi Penutupan 2 BUMD

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Komisi C DPRD Riau mempertanyakan rekomendasi yang pernah dikirimkan ke Plt Gubernur Riau, terkait penutupan 2 BUMD, PT RAL dan Riau Petrolium, serta sejumlah anak perusahaan BUMD lainnya, yang hingga kini masih belum ada tindak lanjut dari pihak Pemprov Riau.

Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah tahapan sebelum mengeluarkan rekomendasi tersebut, dan kemudian mengirimkan rekomendasi tersebut ke pihak Plt Gubernur Riau pada bulan April 2015 lalu. Namun hingga akhir bulan Oktober ini masih belum ada tidak lanjut dari Plt Gubernur Riau.

Husaimi juga meminta, agar Plt Gubernur Riau bersikap professional, dan menghindari segala bentuk kepentingan dalam persoalan ini, sehingga BUMD di Riau yang bermasalah dapat diselesaikan dengan segera dan tidak berlarut-larut lagi. “Kita minta Plt Gubri menyikapi masalah ini dengan professional, jangan ada kpentingan di dalmanya,” kata Husaimi kepada Tribun, Kamis (29/10/2015).

Husaimi berharap, kajian yang sudah dilakukan pihaknya terhadap sejumlah BUMD yang direkomendasikan untuk ditutup merupakan perusahaan yang benar-benar sudah tidak mungkin diperjuangkan lagi.

“Riau Petrolium misalnya, saham kita sudah masuk sekitar Rp 7,5 miliar. Sementara kegiatan mereka belum ada sama sekali, kondisinya hari ini mati suri. Mau dikatakan mati, direkturnya masih jalan, tapi kantornya tak tahu dimana rimbanya,” tuturnya.

Selain merekomendasikan ditutup, sebagian BUMD juga direkomendasikan Komisi C DPRD Riau untuk perombakan struktur menjemennya, di antaranya sejumlah perusahaan yang direkomendasikan tersebut, baru 2 perusahaan yang melakukan persiapan perombakan struktur menajemen tersebut, yakni, PT PIR dan PT PER.

“Sejauh ini baru dua BUMD yang mempersiapkan penggantian kepengurusan, yakni PT PIR dan PT PER, saat ini sedang mereka persiapkan penggantian kepengurusan perusahaannya,” jelas Husaimi.

Sebelum dilaksanakan penggantian kepengurusan yang defenitif, sudah dilakukan penggantian kepengurusan sementara di perusahaan tersebut, namun pengurus sementara yang ditunjuk menurut Husaimi tidak bisa melakukan banyak kegiatan untuk perbaikan BUMD yang dinilai sakit tersebut, karena kewenangannya dibatasi.

“Dalam SK-nya saya baca, bahwa kewenangannya dibatasi. Mereka tidak dibolehkan mengambil kebijakan strategis. Saat hearing dengan mereka saya bilang, kalau kalian tidak sanggup ya mengundurkan diri saja, kalau itu di posisi saya, jabatan seperti saya tolak saja, karena tak bisa berbuat apa-apa. BUMD yang sakit ini harus diperbaiki,” imbuhnya. (ale)

Read More

Penempatan Kantor Bank Riau Kepri Masih Belum Ada Kepastian

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Komisi C DPRD Riau meminta pihak pemerintah, Bank Riau Kepri, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membicarakan serius untuk menyelesaikan masalah penempatan kantor baru Bank Riau Kepri tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, hingga saat ini kantor baru Bank Riau Kepri masih belum bisa dipastikan kapan akan ditempati, karena masih menunggu hasil audit dari OJK.

“Kita minta pimpinan BRK, OJK dan juga Plt Gubri untuk duduk satu meja, untuk menyelesaikan persoalan kantor baru Bank Riau Kepri yang sampai saat ini gedung tersebut belum kunjung ditempati,” kata politisi PPP Riau ini.

Dikatakan Suhaimi, pihaknya sudah maksimal membantu penempatan kantor Bank Riau Kepri tersebut, hingga untuk menemui pihak kontraktor di Jakarta. Dengan diundurnya penempatan kantor tersebut, Provinsi Riau menurutnya sudah dirugikan, karena lama-kelamaan umur gedung tesebut terus berkurang dan terjadi penyusutan setiap tahunnya.

“Kita juga sudah pernah melakukan sidak, tetapi yang menilai kelayakan penempatan gedung itu yang tau kan OJK, kita hanya melihat dengan kasat mata saja. Standar penempatan sebuah gedung hanya 20 tahun, karena penundaan ini sudah masuk 4 tahun, sehingga kita yang dirugikan atas keterlambatan penempatan kantor tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan Husaimi, Bank Riau Kepri harus segera melengkapi syarat untuk dapat menempati gedung tersebut, dan memita Plt Gubernur Riau untuk dapat meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

“Saya minta kepada pimpinan Bank Riau Kepri untuk segera melengkapi persyaratan yang harus mereka penuhi. Plt Gubri harus meluangkan waktu, karena ini juga demi kepentingan rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Humas Bank Riau Kepri, Winopri mengatakan, hingga saat ini prosesnya memang masih dalam proses di OJK. Dirinya juga mengakui kalau masih ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Namun ia tidak begitu mengetahui secara rinci tentang syarat yang harus dilengkapi tersebut.

“Prosesnya sekarang kita minta izin di OJK. Memang ada beberapa syarat yang harus dilengkapi, salah satunya berita acara serah terima kantor tersebut, dan itu sudah kita penuhi, kalau yang lain secera teknis saya kurang tahu. Kita juga belum bisa prediksikan kapan kantor tersebut bisa ditempati secara pasti, karena itu merupakan kewenangan dari OJK,” kata Winopri kepada Tribun Selasa kemaren. (ale)

Read More

Husaimi Hamidi: Kita Menghormati Keputusan MK

PEKANBARU(RIAUPOS.CO)-Dualisme dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Romi dan kubu Djan faridz sudah berakhir. Mahkamah konstitusi (MK), Selasa (20/10) memutuskan kubu Djan Faridz sebangai kubu partai PPP yang diakui.

Dengan keputusan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa PPP.

"Apapun keputusannya kita menghormati karena itu keputusan hukum. Sebagai warga negara yang baik tentu kita akan taat kepada aturan, hukum yang berlaku di negara kita " jelas Wakil Ketua III DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, Saat dijumpai Riaupos.co di Gedung DPRD Riau.

Kata Husaimi Hamidi, apa yang menjadi permasalahan partai PPP selama ini harus menjadi pembelajaran agar  partai lebih maju lagi. Dirinya sebagai perpanjangan tangan partai sifatnya hanya menunggu arahan dari partai kedepanya.

"Jadi kita ambil hikmahnya dari kejadian ini untuk membesarkan partai. Kita hanya menunggu arahan partai seperti apa. Kita juga belum ada melakukan komunikasi di tingkat provinsi," sebutnya.

Dengan adanya kepastian hukum, kata Hamidi, tentu  akan lebih memudahkan dalam bekerja membangun partai. "Satu tahun tidak bisa kerja dengan baik.  Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik," jelasnya

Terkait nantinya ada Peninjauan Kembali (PK), dirinya akan tetap menunggu arahan pusat. "Kita meminta kader tidak terpengaruh. Intinya kita ambil hikmahnya untuk membesarkan partai," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Hamidi juga  mengimbau kepada seluruh kader partai PPP yang ada di bawah untuk tetap bersatu dan mematuhi keputusan dari Mk yang menetapkan Kubu Djan faridz sebagai pemenang.

Read More