DPRD Riau Ubah Komposisi Banggar dan Banmus

PEKANBARU - Masa sidang pertama angota DPRD Riau periode Januari-April, Senin (4/1/2016) sudah selesai dilaksanakan. Pada sidang paripurna masa sidang pertama tersebut sekaligus mengumumkan
perubahan komposisi Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah DPRD Riau untuk periode tahun anggaran 2016.

Saat paripurna, pimpinan sidang, Sunaryo, langsung menyampaikan nama-nama yang akan dimasukkan k edalam anggota Banggar sebanyak 31 anggota dan Banmus sebanyak 31 anggota. 


Mereka yang mengisi posisi anggota Banggar adalah Manahara manurung , Ir Noviwaldy Jusman, dr Sunaryo, Mirza Noor, Karmila Sari, Erizal Muluk, Masnur SH, Sulastris SSos MH, Yulisman, Kordias Pasaribu, Makmun Solihin, Almainis, Sugeng Pranoto, Aherson, Asri Auzar, Nasril SAg, Agus Triansyah, Ade Hartati Rahmat, Syamsurizal, Bagus Santoso,Husni Tamris SH MH, Taufik Arrahman SH MH, H Marwan Yohanis, Hardianto SE, Ade Agus Hartanto, Firdaus SAg, Sugianto, Husaimi Hamidi, M Arfah, Suhardiman Amby, Ilyas HU.

Sedangkan nama-nama Banmus yaitu Manahara Manurung, Noviwaldy Jusman, Sunaryo, Supriati, Sumiyanti, Abdul Vatah Ali Hasyim Harahap, Nuraini, Sewitri, Masgaol Yunus, Kordias Pasaribu, Almainis, Soni Wati, James Pasaribu, Magdalisni, Eva Yuliana, Yulianti, Edi M Yatim, Musyafak Asikin, Hasmi Setiadi, Yurzani Moga, Ir Mansyur HS MM, Markarius Anwar, Adriyan, Ir Siswaja Muljadi, Abdul Wahid, M Yusuf Sikumbang, Rosfian, T Nazlah Khairati, Husaimi Hamidi, M. Adil SH, Hj Farida A Saad.

Setelah nama-nama tersebut disampaikan, pimpinan sidang Sunaryo langsung menanyakan persetujuan setiap anggota dewan yang hadir di dalam rapat tersebut. Setelah semua anggota dewan menyetujui hal tersebut rapat paripurna tersebut langsung ditutup.

Read More

Rohil Berkabung, Misran Rais Pencipta Lagu Himne dan Mars Rohil Tutup Usia

BAGANSIAPIAPI, - Pencipta lagu Himne dan Mars Rokan Hilir (Rohil), Misran Rais, tutup usia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bakti Bagansiapiapi. Pemakaman dilakukan Selasa (22/12/15) siang setelah disalatkan di rumah duka Jalan Pahlawan, Bagansiapiapi, dilanjutkan
disalatkan lagi di Musala Al-Fath Jalan Siak.Wafatnya pencipta lagu Rohil dan sekaligus pejuang 45 Rohil tersebut, mengundang simpatisan para Anggota DPRD Provinsi Riau asal Rohil datang ke rumah duka, seperti Karmila Sari, Asri Auzar, Husaimi Hamidi, Siswadja Mulyadi, Firdaus, Manahara Manurung serta sejumlah pelayat lain datang ke rumah duka. 

Pihak keluarga, Yevi Marearce mengatakan, almarhum Misran Rais mengalami penyakit komplikasi, sempat dirawat di Klinik Fatima, Bagansiapiapi, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros, Pekanbaru, dan menghembuskan nafas terakhir, Senin (21/12/15) pukul 17.05 WIB. 

Riwayat Singkat Misran Rais, lahir di Bengkalis, 28 Agustus 1928, Jabatan/Kesatuan, Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Rokan Hilir, istri I, Hj. Syamsiar (alm), istri II, Asmah Tholib (alm). Meninggalkan anak, dari istri I, Surtinah (alm), Ribut Sasmini, Jamilah, Joko Dikari, Syamsurizal, dari istri II, Dharmawati, Iryanto, Sugianto, Susilawati, Supriadi. 

Pendidikan Misran Rais, Government School Tahun 1941 di Bengkalis, Hei Sei He (juru rawat) tahun 1944 di Tebingtinggi (Sumatera Utara), tahun 1944-1945, Giu Gun di Tebingtinggi (Sumatera Utara).Tahun 1945-1946 menjadi Pasukan BKR Batalyon II Resimen IV di Bagansiapiapi, Pangkat Sersan, 1946-1947, Kesehatan TRI/TNI Kompi II Resimen IV Tanahputih, 1947-1948, Kesehatan TNI Batalyon I Resimen IV Pekanbaru, Pangkat Sersan. 
\

1948-1949, tanggal 30 Desember 1948 s/d 31 Desember 1949, bergabung dengan P3 (Pusat Pembekalan Perjuangan) K.P.G KDMRU di Rantau Kopar (Sungai Rokan), tahun 1950, tanggal 3 Januari 1950 Berhenti Tugas dari TNI.Tahun 1959, aktif pada Komando Resort Militer Ridar, SK No.KPTS/PEKUPER/104/6-Ia/59 tanggal 05 Juli 1959, Bengkalis, tahun 1959-1984, pegawai Dinas PU Kabupaten Bengkalis, tahun 2001-sekarang, Pimpinan Cabang. LVRI Kabupaten Rokan Hilir. 

Bintang dan tanda jasa yang diraih Misran Rais, Tanda Jasa Pahlawan Perjuangan Gerilya Membela Kemerdekaan Negara No.68072 tanggal 17 Agustus 1959, Satya Lencana Peristiwa Aksi Militer Pertama, No.36149 tanggal 17 Agustus 1959, Satya Lencana Perisitiwa Aksi Militer kedua, No.110644 tanggal 17 Agustus 1958, Satya Saptamarga tanggal 18 Januari 1960, Anugrah Seni 2001 Seniman Pemangku Negeri (SPN). 

Pencipta Hymne dan Mars Rokan Hilir ini juga banyak mengaransemen lagu Melayu Riau, di antaranya, Balimbuk, Dindung Badindung, Bakayuh, juga lagu lain, yang diciptakan, Bagansinembah, Senapelan Payung Sekaki, Siak Sri Indrapura dan sederetan lagu kesohor lainnya. **

Read More

Pansus DPRD Riau Gesa Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Racangan Perda (Ranperda) Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya saat ini sedang menggesa supaya segera disahkan menjadi Perda. Dimana setelah Perda tersebut nantinya
disahkan bisa mengatasi dan menjadi solusi atas pertikaian antara perusahaan dan masyarakat terhadap tanah adat. 

Hal tersebut akan menguntungkan bagi masyarakat adat yang selama ini selalu saja dirugikan akibat pertikaian yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap tanah adat, mengingat banyak perusahaan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang juga menggunakan tanah ulayat.

"Kita juga berharap kedepan ini juga tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan," jelas Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya, Taufik Arrahman SH.MH. 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya, Husaimi Hamidi, SE. MH, menambahkan, undang-undang juga menjadi dasar DPRD untuk menyelesaikan Perda tersebut. "Kita sudah mencoba mencari referensinya, ini kan Undang-undang juga membolehkan dan tanah ulayat ini. Kita berfikir ini bukan saja untuk hari ini saja, tapi untuk sepuluh tahun ke depan. Ketika izin perusahaan atau HGU itu habis nanti, negosiasi secara utuh itu menjadi target kita ini ke depan," jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan Perda tersebut menyusul Kebijakan Nasional Penetapan Tanah Adat/Ulayat berdasar Kementerian PPN/Bappenas. Secara hukum, diatur oleh UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960. Di pasal 3 didefenisikan hak ulayat masyarakat hukum adat, disusul oleh Permen Agraria nomor 5 tahun 1999 pasal 1. 

Dirinya mencontohkan seperti di Provinsi Bali, Pulau Dewata tersebut telah memiliki Perda Tanah Ulayat sehingga ketika ada perusahaan yang masuk ke Provinsi tersebut bisa dilakukan negosiasi dengan masyarakat adat. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dirugikan. Untuk itu diharapkan masyarkat ada bisa mendukung DPRD untuk pembentukan Perda tersebut. Dalam waktu dekat menurut politisi PPP ini akan mengundang Biro Hukum untuk tidak lanjut pembahasan RanPerda tersebut.

"Pendataan tanah ulayat yang ada di Riau ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berkelahi masalah tanah ulayat karena tidak ada payung hukumnya. Kita juga berharap Pemprov Riau segera membuat Pergub setelah Perda ini disahkan nanti. Di Bali itu biasanya Perda itu dibarengi dengan Pergubnya. Jadi, rencana kedepan ini kita akan mengundang Biro Hukum untuk mempertanyakan itu," paparnya. 

Dalam pembahasannya menurut Husaimi banyak kendala yang harus dilalui dalam penyusunan Ranperda tersebut. Misalnya saja menyamakan presepsi antara lembaga adat yang ada di Provinsi Riau, terutama antara Kabupaten dan Kota di Riau memiliki adat yang berbeda.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Pansus menurutnya, selain sudah bertemua dengan sejumlah lembaga adat, juga sudah melakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sejumlah Universitas.

Read More

HMI Paparkan Kegunaan Rp4 Milliar dari APBD Riau untuk Kongres

PEKANBARU - Komisi C DPRD Riau mengundang HMI Riau untuk meminta penjelasan berkenaan kebutuhan anggaran yang akan diminta dari APBD Riau berjumlah milliaran, untuk kebutuhan Kongres keXXIX 2015 di Pekanbaru 22-26 November 2015. 

Dimana sebelumnya HMI Riau mengajukan anggaran Rp 4 milliar lebih untuk menyokong kekurangan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Kongres yang mencapai Rp 7 millar lebih. 

 

Ketua Panitia Nasional Kongres HMI XXIX Fat Haryanto Lisda yang ikut menghadiri pertemuan mengatakan, bahwa kebutuhan tersebut untuk membiayai seluruh pelaksanaan yang akan menghadirkan ribuan kader HMI dari seluruh Indonesia. 

"Kebutuhan kongres kita ini hampir Rp7 milyar. Kenapa sampai begitu, karena ada ribuan yang akan hadir dan juga ada penggembira utusan dari HMI se-Indonesia, Aceh sampai Papua itu hampir sepuluh ribu. Penginapan akan kita gunakan dan seluruh aktifitas ekonomi nanti di Pekanbaru akan meningkat. Kita sudah hitung juga dengan panitia ketika ada bantuan dari Provinsi, Insya Allah banyaknya peserta yang hadir akan ada keuntungan dari sisi ekonomi yang lebih besar," paparnya. 

Disamping peningkatan ekonomi, menurutnya, ke depan diharapkan banyak sumber daya manusia dari Riau yang turut menjadi pengurus di HMI pusat. 

"Di samping itu akan ada sumberdaya manusia Provinsi Riau yang harus kita maksimalkan di pengurus pusat HMI. Hari ini kita cuma ada tiga orang dua dari Pekanbaru dan satu dari Dumai. Tapi alhamdullilah dari tiga orang ini kita mampu menarik kongres ini ke Riau," paparnya. 

Hal ini tentu saja sekaligus menjadi bantahan terhadap beberapa bentuk tanggapan yang mengasumsikan bahwa penggunaan anggaran tersebut merupakan pemborosan.

"Bagi kami mereka tidak tahu sebenarnya bahwa anggaran hampir Rp7 milyar dan Rp2 milyar lebih menggunakan dari anggaran PB HMI dari pusat. Artinya budget sharing-nya jelas dari Pemprov dari dari Pemkot. Pemkab juga bantu, jadi tidak ada sebutan pemborosan, " lanjutnya. 

Anggota DPRD Riau pada dasarnya mendukung apa yang menjadi keinginan tersebut. "Kita tahu ini niatnya baik dan kita mendukung ini. Kita minta HMI lakukan komunikasi dengan kita di DPRD. Karena selama ini mis komunikasi," jelas Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson. 

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi C lainnya, Husaimi Hamidi yang mengatakan seharusnya ekspose kegiatan tersebut kepada DPRD dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga DPRD juga bisa mengetahui berapa dan apa saja yang digunakan. "Jangan malah kami yang mengundang. Ini bisa dari awal diekspose," katanya

Read More

Kebijakan Listrik Beratkan Masyarakat

PEKANBARU - Dengan kondisi yang sering terjadi pemadaman di berbagai daerah dan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Pemerintah malah mengeluarkan kebijakan mencabut subsidi tarif listrik.
Kebijakan tersebut mendapat kritikan dan penolakan dari kalangan anggota DPRD Provinsi Riau.



Husaimi Hamidi, anggota Komisi C DPRD Riau mengatakan, dirinya menyayangkan kebijakan tersebut. Saat kampanye, presiden berjanji memperjuangkan rakyat dan saat ini pada kenyataannya berbanding terbalik.

"Saya kecewa dengan presiden ketika kampanye berjanji memperjuangkan rakyat. Melakukan blusukan ke sana-sini. Namun, sekarag mencabut seluruh subsidi, mulai gas 3 kg naik, bensin dan listrik," Ujarnya

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan seperti itu merupakan kebijakan yang melukai hati rakyat dengan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini melemah.

"Kenaikan itu melukai hati rakyat dan rakyat juga dibebankan. Apalagi PLN memaksa menaikkan daya menjadi 1.300 VA. Sekarang pemadaman seperti makan obat, tiga kali sehari. Semua lini masyarakat jadi korban," katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi D DPRD Riau, Mansyur. Menurutnya kebijakan dari pemerintah tersebut dinilai belum tepat, pasalnya saat ini pelayanan PLN kurang amksimal ditambah lagi perekonomian masyarakat saat ini melemah.

"Kodisi saat ini di perekonomian masyarakat melemah, Dengan adanya kebijakan pusat tersebut, sebenarnya kasihan juga masyarakat yang kurang mampu jika subsidi listrik mereka dicabut," jelasnya. Ia juga meminta kepada pemerintah supaya selektif dalam mengambil kebijakan di tengah perekonomian masyarakat melemah.

Read More

Tahapan Visi Riau 2020 Dinilai tak Dapat Perhatian

PEKANBARU - Walau tahun 2020 sudah semakin dekat, namun visi Riau yang dituju untuk terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang
agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara tahun 2020, hingga saat ini belum ada tampak perkembangan yang signifikan untuk mencapai visi tersebut.

Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir, Husaimi Hamidi mengatakan, menuju visi Riau 2020 saat ini, banyak yang tidak tepat untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, menurutnya untuk pencapaian dan terwujudnya visi tersebut, kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, misalnya dalam penganggarannya.

“Kalau kita lihat sekarang, untuk menuju visi 2020, banyak yang melenceng. Bagaiaman mau mencapainya, sementara visi tersebut tak pernah diperhatikan,” kata Husaimi, Kamis (5/11/2015).

Dikatakan anggota Komisi C DPRD Riau ini, untuk mencapai visi tersebut, harusnya Riau terlebih dulu menunjukkan identitas atau jati diri terlebih dulu, dan menggaungkan lebih banyak lagi diberbagai lini, untuk pencapaian visi tersebut.

“Harusnya ditunjukkan identitas kita dulu. Misalnya di bandara, terminal, hotel, dan lainnya harus menunjukkan identitas melayu. Demikian juga cara berbusana, kulinernya, itu harus menunjukkan ciri khas melayu,” tutur politisi PPP Riau ini.

Kedepan, menurut Husaimi pemerintah menganggarkan khusus untuk pencapaian visi Riau 2020 tersebut. Karena tanpa ditunjang anggaran yang cukup, maka visi tersebut akan sulit tercapai dalam waktu yang tersisa.

“Kedepan pemerintah harus memilikirkan bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, terutama dengan penganggaran, untuk menunjang tercapainya visi tersebut,” kata dia. (*)

Read More

Husaimi Hamidi : Target visi misi Provinsi Riau 2020 Pemerintah Harus Anggarkan

Target visi misi Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis pada tahun 2020 mendatang hingga saat ini belum ada perkembangan. Hal itu juga disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, dalam penganggarannya.

Kalau kita lihat sekarang, untuk menuju visi 2020, banyak yangmelenceng. Bagaiaman mau mencapainya, sementara visi tersebut tak pernah
diperhatikan, kata Husaimi anggota DPRD provinsi Riau Kamis (05/11/2015)

Lebihlanjut dikatakannya, pemerintahan daerah seharusnya lebih menunjukan indentitas atau jati diri untuk meningkatkan hal itu. Harusnya ditunjukkan identitas kita dulu. Misalnya di bandara,terminal, hotel, dan lainnya harus menunjukkan identitas melayu, demikian juga cara berbusana, kulinernya, itu harus menunjukkan cirri khas melayu, jelasnya

Dikatakan Hamidi, ke depannya harus dianganggarkan untuk pencapaian visi Riau di 2020 tersebut. Karena menurutnya tanpa dianggarkan maksud dan tujuan itu tidak akan tercapai tepat waktu.

Ke depan pemerintah harus memilikirkan bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, terutama dengan penganggaran, untuk menunjang tercapainya visi tersebut, tutupnya.

Read More